Jokowi Ingatkan Prabowo, Belanja Pertahanan Harus dalam Bentuk Investasi Dalam Negeri

"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita." - Joko Widodo, 23 Januari 2020.

Demikian arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020 yang digelar terbuka di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

Presiden Joko Widodo menekankan belanja pertahanan negar diubah dari sekadar belanja menjadi investasi. Itu artinya, belanja alusista harus mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

Jokowi lantas mengingatkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memerintahkan belanja pertahanan harus berdampak transfer teknologi dan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta dilakukan melalui kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),, serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM).




Komentar

Postingan Populer